Refleksi Menyambut Hari Kemerdekaan Ke 76Tahun Dan Carut Marut Suramnya Penegakan Hukum Di Indonesia.

MEDGO.ID — Fiat Justitia Ruat Caelum, tegakkan keadilan meski langit akan runtuh, adalah sebuah adagium yang selalu disanjung dimana-mana. Jaksa, hakim, advokat selalu bangga mengumandangkannya. Bahkan para mahasiswa hukum sedari semester pertama pun telah dikenalkan dengan adagium tersebut.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara hukum. Pengakuan tersebut menyiratkan sebuah makna bahwa ciri-ciri suatu negera merupakan negara hukum adalah bahwa negara tersebut kehidupannya sejalan dengan hukum.

Sudah 76 tahun bangsa ini merdeka, sebagai sebuah panglima, tentu penting untuk meneropong bagiamana masa depan dari penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan puncak dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, sampai dengan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita akan melihat bahwa permasalahan hukum yang akan sering terlihat adalah bagaimana hukum itu ditegakkan, bukan pada hukum yang masih dalam bentuk tekstual.

Pada saat ini kita dapat melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang belum maksimal. Masyarakat luas banyak mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, merebaknya mafia peradilan, dan pelanggaran hukum lainnya. Masih segar dalam ingatan kita misalnya bagaimana seorang Terpidana Jaksa Pinangki yg vonis nya di kebiri “menampar” kita semua sebagai sebuah bangsa yang mengklaim sebagai negara hukum (Rechtsstaat) dimana banyak sekali aparat penegak hukum yang terseret ke dalam skandal tersebut.

Aparat penegak hukum yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan serta ketertiban melalui tupoksinya masing-masing. Kegagalan berbagai aparat penegak hukum di dalam mewujudkan tujuan hukum di atas telah mendorong meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan lembaga-lembaga hukum yang pada akhirnya akan semakin turunnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum tersebut.

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai, maka sistem hukum yang terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum harus berjalan dengan maksimal. Struktur hukum mengacu pada bagaimana Pemerintah dan penegak hukum di dalam mengatur masyarakatnya, adapun subtansi hukum merupakan kumpulan norma hukum yang ada, serta budaya hukum sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu hukum untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai sebuah ‘budaya’ yang telah mengakar kuat, kita sangat berharap terhadap penegakan hukum yang tidak pandang bulu, memang akan sulit dilakukan karena akan melawan berbagai kepentingan-kepentingan kelompok atau orang yang merasa sok kuat secara finansial, terorganisasi secara rapi dalam kelompok-kelompok yang saling menguntungkan.

 

Tri Sutrisno Efendi Atau Sering Disebut Tri Law

Untuk membangun penegakan hukum yang bersih, diperlukan penataan ulang terhadap berbagai hal sehingga mampu mengubah cara pengambilan keputusan masyarakat yang pada akhirnya akan mengubah pula perilaku masyarakat dan aparatur penegak hukum. Dalam suatu masyarakart yang bebas korupsi akan tergambar suasana di antaranya sebagai berikut: Aparat penegak hukum sebagai pelayan publik akan merasa bertanggung jawab atas pelayanan mereka, merasa takut untuk memungut biaya tidak resmi; Masyarakat menganggap aturan-aturan akan ditaati sehingga masyarakat memposisikan semua tindakannya dalam kerangka hukum tersebut; Masyarakat tidak perlu membayar biaya tidak resmi karena mengetahui bahwa tanpa membayarpun akan dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan berbagai bentuk pelayanan publik.

Upaya untuk membangun penegakan hukum yang sesuai tujuan nya memang memerlukan waktu yang lama dan komitmen yang kuat dari para pemimpinnya serta pengawasan terus menerus dari masyarakat dan media massa. Oleh karena itu mengharapkan Indonesia mampu bener bener tidak tebang pilih dalam penegakan hukum dan membudayakan perilkau sadar hukum dalam waktu singkat, adalah harapan yang berlebihan. Bahkan upaya tersebut harus tersistem dan dimulai dari bangku sekolah dasar.

Haruslah disadari bahwa upaya menegakkan hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Peristiwa yang sekarang menimpa lembaga hukum diharapkan dapat menjadi sebuah proses untuk menuju terciptanya wibawa hukum di masa yang akan datang. Sikap mawas diri merupakan langkah terpuji yang seyogyanya dibarengi dengan upaya-upaya pembenahan yang bersifat sistemik dari lembaga-lembaga hukum mulai kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan termasuk lembaga pendidikan hukum. Sudah saatnya lembaga-lembaga penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program yang telah dicanangkan, agar dapat meminimalisir kendala yang dihadapi; selanjutnya adalah melakukan reorientasi visi dan misi lembaga penegak hukum agar lebih mengedepankan keadilan materiil.

Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum perlu untuk dilakukan. Di dalam era globalisasi saat ini, dengan perubahan yang begitu cepat, aparat penegak hukum harus tanggap dan melakukan penyesuaian diri untuk meningkatkan kemampuan. Pemahaman yang sama terhadap suatu norma hukum akan sangat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum. Koordinasi dan penyamaan persepsi antar lembaga aparat penegak hukum harus segera dituntaskan.

Dalam konteks penegakan hukum itu sendiri perlu dilakukan penekanan bahwa penegakan hukum merupakan perwujudan isi, jiwa, dan semangat sebuah aturan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siapapun yang telah mewujudkan isi, jiwa dan semangat sebuah aturan dalam kehidupan sehari-hari, dirinya merupakan penegak hukum.

Karya : Tri Sutrisno Efendi (Equality Law Firm)

Leave a Reply