banner 728x250

Diduga Ada Yang Menyesatkan Bupati, Aliansi Rakyat Menggugat Akan Meruqyah Kantor Pemkab Sumenep.

banner 468x60

SUMENEP, MEDGO.ID — Kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur pada tahun 2019 terus menjadi bola panas.

Pasalnya, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat akan kembali mengepung kantor Pemkab Sumenep yang rencananya akan digelar pada hari Senin, (10/01/2022) mendatang.

Rencananya, Aliansi yang mayoritas masyarakat Desa Matanair ini akan meruqyah kantor Pemkab Sumenep karena disinyalir kantor tersebut dihuni banyak jin, sehingga persoalan kasus sengketa pilkades Matanair pada tahun 2019 lalu belum kunjung usai, padahal kasus tersebut sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, yakni putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 yang isinya pada poin 4 memutuskan, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

Surat Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Menggugat Yang Akan Meruqyah Pemkab Sumenep.
Surat Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Menggugat Yang Akan Meruqyah Pemkab Sumenep.

Kurniadi SH, selaku kuasa hukum penggugat saat dikonfirmasi di Istana Hantu terkait rencana aksi tersebut mengatakan, bahwa aksi ini akibat dari ketidakpuasan atau protes masyarakat desa Matanair kepada Bupati Sumenep karena disinyalir ada yang menyesatkan sikap Bupati, dan kalau mereka sadar Bupati dan orang-orang yang diduga menyesatkan tidak lagi memproduk fikiran-fikiran sesat tapi konsentrasi bagaimana cara melaksanakan perintah pengadilan.

“Aksi besok adalah kelanjutan dari yang kemarin, karena kemarin waktu kita audensi mereka tidak menjawab apa yang kita tanyakan, malah mereka mengadakan rapat kembali secara sembunyi-sembunyi yang hasilnya tidak mempertimbangkan apa yang kita sampaikan, justru beliau-beliau ngotot di rapat itu agar desa Matanair di PAW, padahal cara itu tidak dibenarkan di perbup karena yang boleh melaksanakan PAW yakni bagi desa yang kepala desanya mempunyai halangan tetap,” jelasnya. Jumat, (07/02/2021).

Lawyer yang terkenal dengan pemilik istana hantu itu juga menambahkan, apabila nanti Bupati Sumenep tidak segera melaksanakan putusan PTUN, pihaknya akan segera melakukan eksekusi putusan secara hukum dalam jangka waktu satu minggu kedepan.

“Kita sebenarnya masih ragu kepada Bupati Sumenep, dia memang orang sesat apa disesatkan, masak tidak malu Bupati yang selaku pejabat pemerintahan yang harus tunduk pada sumpah jabatan dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi ternyata tidak tunduk kepada aturan tersebut, kan harusnya malu,” pungkas Kurniadi.

(AY)

banner 325x300
banner 120x600

Leave a Reply