Bawaslu Kabupaten Kediri Gelar Media Gethering, Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Dan Non Peraturan.

Kediri, MEDGO.ID. – Terkait dengan Tugas, Fungsi dan Peran Bawaslu dalam mengawal Proses Demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 , Bawaslu Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan kegiatan media Gathering dengan mengusung tema ” Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non Peraturan ” dalam upaya untuk lebih memperjelas tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kediri, digelar acara kegiatan Sosialisasi tersebut pada hari jumat, 18/11 bertempat di Fave hotel , yang terletak di kawasan Simpang Lima Gumul ( SLG) desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Kegiatan dimulai pada pukul 13.00 WIB, dimana dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Bawaslu Kabupaten Kediri , Anik Eko Wati dari Divisi SDMO Diklat , Saifudin Zuri dari Divisi Hukum PS, Ali Mashudi dari Divisi Pencegahan ,Parmas dan Humas serta dihadiri oleh beberapa rekan Media cetak, elektronika serta dari media Daring Siber Online, dimana dalam pelaksanaan tersebut telah dibuka oleh Anik Eko Wati , dalam kegiatan Media Gathering tersebut menghadirkan dua nara sumber Saifudin Zuhri dan Ali Mashudi ke duanya dari Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri.

Dimana dalam mengupas materi kegiatan sosialisasi kali ini ke dua nara sumber menekankan terkait tugas dan fungsi dari Bawaslu Kabupaten Kediri.

Kedua nara sumber secara detail memberikan pemaparan kepada teman temen awak media ,dalam kegiatan ini ada beberapa poin yang dibahas. Yakni, tentang pemilu dan demokrasi, sosialisasi dan partisipasi masyarakat dan teknis penanganan temuan dugaan pelanggaran.

Ali Mashudi Divisi PPH menjelaskan, bahwa Bawaslu sudah ada perubahan, tidak ada lagi Divisi Pengawasan. Tapi Pengawasan terdiri dari pencegahan dan penindakan.

“Sebelumnya, pengawasan diarahkan pada penemuan. Sekarang ini Pengawasan mengedepankan pencegahan pelanggaran. Dengan banyaknya pencegahan maka penguatan partisipasi masyarakat dan kehumasan Bawaslu menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan, ” disampaikanya,
Ali Mashudi juga menambahkan bahwasanya kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu sangat penting mengundang rekan media untuk memahami dan harus mengetahui terkait peraturan Bawaslu untuk Pengawasan Pemilu serentak 2024.

“Dengan kegiatan media gathering ini merupakan awal yang baik untuk Bawaslu melakukan kordinasi dan kolaborasi dengan rekan media, ” disampaikanya,
menurutnya, untuk pengawasan Pemilu selama ini pada tahap awal persoalan pemutakhiran data pemilih.yang mengacu pada pengalaman Pemilu 2019 tentang validasi data pemilih pemilu sering jadi persoalan yang muncul sehingga terjadi permasalahan,
masih dijelaskanya ada beberapa persoalan yang terjadi ,

Usai acara, diwawancarai awak media Ali menyampaikan bahwa ada DPT dalam negeri dan DPT Luar Negeri. Artinya, orang yang sudah terdaftar di DPT Luar Negeri tidak boleh terdaftar lagi DPT Dalam Negeri.

Selain itu, persoalan data pemilih yang meninggal sesuai data kematian dari Desa. Hal ini selalu diintruksikan di jajaran pengawas untuk menghindari masih adanya data pemilih yang sebenarnya orang sudah meninggal, belum lagi terkait data ganda.

Lebih Lanjut Ali mengatakan, terkait peraturan Bawaslu sendiri yaitu terkait mekanisme orang mau melapor ke Bawaslu. Dia menemukan adanya pelanggaran pemilu. Sekarang ini laporan secara digital melalui webb.

“Ada juga peserta pemilu bisa mengajukan sengketa pemilu melalui SIP dengan pelaporan secara digital juga, ” ujarnya.

Ditambahkanya kalau non peraturan terkait dengan divisi pencegahan. Kegiatan untuk pencegahan mulai kordinasi, himbauan dan membangun partisipasi pengawasan masyarakat.

Ali juga menambahkan kegiatan Bawaslu saat ini masih seputaran verifikasi faktual (Verfak) anggota parpol, yang sudah mulai masuk tahap perbaikan anggota parpol, demikian disampaikanya.

( Rud/Nur)