Abaikan Aturan Pertamina,SPBU 54.693.02 Asemmanis Diduga Jual BBM Bersubsidi Jenis Solar Pakai Jeriken Plastik.

PAMEKASAN, MEDGO.ID – Sudah banyak yang terjadi Kebakaran di SPBU akibat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Jeriken, Pengisian bahan bakar kedalam Jeriken dilarang dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Larangan itu disebabkan karena jeriken yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

Namun Resiko dan aturan tersebut diabaikan oleh SPBU 54.693.02 yang berada Jl. Raya Sumenep No.25 Asemmanis, Pandemawu, Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur, yang setiap hari diduga dapat mengisi puluhan Jeriken plastik jenis Solar dengan kapasitasnya mencapai Ratusan liter untuk Satu pengusaha BBM Eceran. Rabu, (10/03/2021).

SPBU Asemman terlihat sedang mengisi pengisian BBM jenis Solar memakai jeriken kemungkinan Ukuran 30 liter dengan total kurang lebih 15 jerigen.

Ainur Rasyid salah satu aktivis di Kabupaten Sumenep saat dimintai komentarnya mengatakan, ia mengaku melihat SPBU yang melayani pembelian BBM menggunakan jeriken.

“Saya tadi melihat oknum petugas SPBU melayani pembelian BBM menggunakan jeriken. Sangat disesalkan, karena itu sudah jelas dan tidak sesuai SOP,” ungkapnya.

Yang jelas hal itu merugikan masyarakat, karena pembelian BBM tidak boleh memakai jeriken, apalagi pembeliannya secara berulang kali.

Terkait hal itu, Ainur meminta agar Pertamina memberikan pembinaan kepada petugas SPBU.

“Karena Namun aturan dan regulasi yang sudah dibuat harus dijalankan. Semoga ke bawah tanah pembinaan dari pertamina. Pembinaan itu adalah tugas dari Pertamina,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya yang diduga bernama Pamungkas selaku pengawas SPBU 54.693.02 Asemmanis tidak diangkat atau menjawab meskipun nomernya berdering aktif hingga berita ini dinaikkan.

Perlu Diketahui Badan Pengolahan Hasil Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Sudah terbantu dalam Pasal 53, Pasal 23 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi (b) Pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 4 Miliyar.

(Dre)

Leave a Reply